PT Freeport Indonesia adalah anak perusahaan dari Freeport McMoran Copper & Gold Inc. yang melakukan penambangan emas dan tembaga dengan tata cara tambang terbuka di Grasberg, bawah tanah yang mencakup daerah Timika dan Tembagapura, Papua. Keberadaan PT Freeport memiliki arti yang sangat penting bagi Indonesia maupun Provinsi Papua, yaitu mempekerjakan lebih dari 1,800 karyawan tetap maupun kontrak. Disamping itu, PT Freeport juga merupakan salah satu pembayar pajak terbesar Indonesia, yaitu sebesar ±US$ 329 dalam bentuk pajak dan royalti. Jumlah pajak ini merupakan pajak terbesar dalam sejarah perusahaan yang ada di Indonesia. Namun disamping hal tersebut, pastinya terdapat dampak-dampak lain yang turut mengiringi eksistensi PT Freeport di Indonesia.
Dalam pembahasan ini akan mengupas mengenai dampak negatif dari masuknya PT Freeport di Indonesia. Dampak negatif ini sangat dirasakan oleh keseluruhan masyarakat Papua terutama suku Amungme dan Komoro. Kehadiran PT Freeport telah menunjukkan betapa buruknya peran ekonomi kapitalistik terhadap situasi politik, sosial-budaya, perusakan lingkungan hidup dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat di negara-negara sedang berkembang. Hal ini desebabkan karena perusahaan multinasional memiliki kekuasaan modal yang sangat kuat dalam hal mempengaruhi kebijakan dari sebuat pemerintahan yang berkuasa dan bahkan mendiktekan kehendak-kehendak politik mereka pada negara-negara tersebut.
Salah satu dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan adalah pembuangan limbah batuan, yaitu sisa-sisa batuan tambang dan tidak diproduksi. Limbah batuan dari Grasberg yang mengandung senyawa limbah yang termasuk dalam kategori limbah toksik kronis. Pada masa akhir tambang, tumpukan batuan ini mencapai ketinggian 500 m yang sebagian besar ditimbun di Lembah Wanagon yang terdapat Danau Wanagon. Danau tersebut merupakan danau suci dan vital karena dianggap mempunyai nilai keramat bagi masyarakat Amungme. Selain itu, limbah limbah lain yang banyak ditimbun di sekitar wilayah Papua juga menimbulkan banyak bencana. Diantaranya longsor yang terjadi akibat banyaknyaa material yang ditimbun, yakni limbah-limbah yang tidak kembali diolah oleh PT Freeport.
Selain dampak lingkungan yang sangat terasa langsung bagi masyarakat adalah dampak sosial yang mengena pada masyarakat seperti yang baru-baru dirasakan. Berbgai upaya penanganan dianggap terlambat. Sejarah panjang dari penyalahgunaan hak asasi manusia di Timika sangat erat hubungannya dengan peran pihak vital Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) dalam melindungi pertambangan, yang dikategorikan pemerintah sebagai objek vital nasional. Namun semenjak ditempatkannya 6000 tentara di sekitar wilayah pertambangan, penjaga keamanan Freeport diduga terlibat dalam beberapa kasus kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan dan beberapa kasus orang hilang. Bahkan didaerah lainnya, oknum keamanan diduga terlibat dalam aksi OPM (Organisasi Papua Merdeka) dengan terjadinya pembakaran kampung-kampung, dan lainnya.
Indonesia memang membutuhkan masuknya modal asing untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Namun demikian bukan berarti mereka diberi kesempatan untuk mengabaikan HAM dan lingkungan. Hanya segelintir rakyat Papua yang diuntungkan, sedangkan banyak yang lainnya hanya mendapatkan manfaat sedikit. Marujuk teori sistem dunia dan interdependensi, ketidak adilan sesungguhnya bersumber pada relasi ekonomi politik internasional yang didominasi oleh neo-kolonialisme.
Pembangunan yang berkelanjutan akan tercipta jika pemerintah menerapkan sistem peduli ekologi dan lingkungan, dan syarat-syarat berikut:
a. Tata ekonomi politik internasional bersedia untuk mengubah pola relasi antara negara maju dan negara berkembang menjadi hubungan kerja sama yang adil dan sejajar;
b. Peranan negara tidak lagi menjadi alat bagi kepentingan pemodal untuk melakukan dominasi terhadap suatu kelompok lain dalam masyarakat;
c. Struktur sosial yang tercipta berbasis pada nilai-nilai komunalitas sebagaimana yang dicita-citakan founding fathers.
Dari penjabaran diatas bisa dimengerti, jika Freeport benar-benar membuat repot Indonesia dengan segala monopoli yang dilakukan. Lalu, bagai mana seharusnya pemerintah bersikap?
Reff: Cahyo Pamungkas. 2009. Penambangan Freeport di Indonesia: Sejarah dan dampaknya terhadap suku Amungme dan Komoro, SOCIA, Vol. 6, No. 1, 53-70
